Tulisan Bahasa Indonesia

Pemilu 2014, Swasta Bakal Kurangi Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Investor swasta diperkirakan bakal mengerem investasinya pada tahun depan, menyusul diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Guna menopang target investasi, BUMN harus harus mengeluarkan belanja modal lebih tinggi.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menjelaskan, swasta akan memilih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya tahun depan.  "Untuk itu, kita berharap MP3EI tahun depan bisa berjalan, meski saat ini belum ada 20 persen. Karena 2014 nanti kecenderungan swasta atau investor mengerem. Artinya, BUMN harus keluarkan capex lebih tinggi," kata Aviliani, di Jakarta, Senin (28/10/2013).

            Selain kecenderungan mengerem investasi pada masa pemilu, para investor swasta juga masih akan memilih wait and see siapa presiden yang terpilih mendatang. Biasanya, kata dia, investor swasta lebih takut kepada presiden baru ketimbang yang incumbent.
"Kalau presidennya baru, swasta cenderung takut, daripada yang perpanjangan. Karena mereka belum tahu kebijakan ekonomi seperti apa yang akan diambil," pungkasnya.
Menurutnya, kecenderungan ini perlu menjadi perhatian BUMN, termasuk PLN. Hal itu terkait penyediaan listrik yang semakin tinggi seiring kenaikan kebutuhan akibat pertumbuhan berbagai sektor perekonomian. "Saya tahu, PLN butuh investasi tinggi tapi terbatas dana. BMPK (batas maksimum pemberian kredit) di bank-bank juga terbatas," sebutnya.
            Salah satu alternatif pendanaan investasi PLN, menurutnya Bank Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan untuk membeli tak hanya obligasi pemerintah, namun juga korporasinya. Dengan begitu, diharapkan percepatan investasi bisa mengejar kebutuhan masyarakat.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/28/1258103/Pemilu.2014.Swasta.Bakal.Kurangi.Investasi

Analisa:

            Tahun 2014 adalah tahun Pemilu Presiden untuk periode berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan swasta melakukan pengereman terhadap investasi. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta takut akan kebijakan ekonomi yang baru yang dibuat oleh presiden yang baru. Perusahaan swasta lebih percaya diri melakukan investasi pada masa pemerintahan presiden yang sedang memegang jabatan (incumbent) ketimbang dengan presiden yang baru. Sebagai pengganti perusahaan swasta yang melakukan pengereman terhadap investasi, BUMN mengimbangi dengan mengeluarkan anggaran untuk belanja modal (Capex) yang lebih tinggi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.   

            Kecenderungan mengerem investasi perlu menjadi perhatian BUMN termasuk PLN, yang mengeluarkan penyediaan listrik dalam jumlah yang tinggi seiring kenaikan kebutuhan akibat pertumbuhan berbagai sektor perekonomian. PLN membutuhkan investasi yang tinggi, tetapi kekurangan dana karena bank-bank pemberi kredit juga terbatas. Dalam Harian Kompas, (Senin, 28 Oktober 2013), mengatakan bahwa untuk alternatif investasi PLN, Bank Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan untuk membeli tidak hanya obligasi pemerintah, namunjuga korporasinya. Jika tidak dilakukan demikian, maka PLN yang kekuarangan dana tidak akan dapat melakukan fungsinya untuk masyarakat. Dengan adanya pergantian Presiden tahun 2014 diharapkan bahwa kebijakan ekonomi tidak mempersulit perusahaan swasta karena dengan kecenderungan mengerem investasi BUMN harus menyeimbangi dengan mengeluarkan belanja modal yang tinggi.

            Banyak keuntungan dari perusahaan swasta berinvestasi untuk perekonomian Indonesia. Ketika perusahaan swasta melakukan investasi, maka akan berkaitan dengan Pendapatan Domestik Bruto yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. investasi memungkinkan perekonomian Indonesia tidak hanya bersaing di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah mempengaruhi kinerja investasi oleh perusahaan swasta di Indonesia. Jika perusahaan swasta mengurangi investasi, maka mau tidak mau BUMN yang menggantikan dalam keadaan apapun.