Tulisan Bahasa Indonesia

Pajak untuk Orang Superkaya Diusulkan Lebih Tinggi

(Rabu, 25 September 2013)

JAKARTA, KOMPAS.com -  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengusulkan pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi para miliarder Indonesia, sebagai upaya menambah pendapatan negara.

"Saya usulkan 40 persen untuk bracket pendapatan di atas Rp 5 miliar," kata analis INDEF, Berly Martawardaya, ditemui di sela-sela diskusi publik bertajuk "Optimalisasi Penerimaan Negara: Aspek Pajak dan Cukai", di Jakarta, pada Rabu (25/9/2013).

Kenaikan tax rate tersebut berdampak luar biasa terhadap penerimaan pajak. Namun, Berly tidak bisa menyebutkan potensi penerimaan pajaknya. "Karena kita belum dapat datanya dari Ditjen Pajak, kalau dari cukai ini kan sudah, jadi kalau mau hitungan empiris harus ada datanya dulu," jelasnya. Saat ini, lanjut Berly, tidak ada perbedaan pajak yang dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan Rp 15 juta dengan Rp 5 miliar, hanya 35 persen.

Selain penerapan pajak yang lebih tinggi kepada miliarder, untuk menambah penerimaan negara, Indef juga mengusulkan agar pemerintah menaikkan cukai rokok.   "Porsi harga satu bungkus rokok terhadap UMP itu sangat rendah. Karena cenderung untuk candu maka sifatnya tidak elastis. Artinya jika cukai dinaikkan, rokok ini akan tetap terbeli," jelasnya. Data Indef menunjukkan, rakyat miskin lebih banyak menghabiskan income untuk rokok dibanding orang kaya. Rokok menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah makanan. Pengeluaran ketiga adalah pulsa.  "Kemudian, yang saya usulkan tadi mengembalikan capital gain ke PPh," lanjut dia.

Berly melihat orang-orang kaya di Indonesia saat ini tidak mendapatkan kekayaannya dari gaji pekerjaan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh), namun dari pasar modal (dividen), serta capital gain lain yang diterapkan pajak final. Padahal pajak final itu masih lebih rendah dari rate tertinggi dari PPh, yang sebesar 35 persen.  "Artinya kan kita memberikan subsidi banyak ke orang kaya dengan pajak final itu," tutur dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu.

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menggenjot penerimaan negara adalah memberikan bagian PPh Badan kepada Pemerintah Daerah. Bukan seperti saat ini, dimana banyak Pemda "ketok" investor di awal, selepas itu pemerintah pusat yang mendapat PPh Badan.  "Di negara maju seperti itu jadi pemda dapat bagian dari PPh badan," kata Berly.

Terakhir adalah kewajiban Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia mengatakan NPWP bisa diwajibkan bagi pekerja, lulusan perguruan tinggi, serta pengurus paspor. "Di negara maju diwajibkan, kalau sekarang mempekerjakan yang tidak punya NPWP bisa dipidanakan. Kalau di sini (hukumnya) ya kurang galak," kata Berly.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/25/2203354/Pajak.untuk.Orang.Superkaya.Diusulkan.Lebih.Tinggi

Analisa:

Salah satu sumber penghasilan Indonesia adalah pajak. Hasil dari pajak bermacam- macam. Pajak Pengahasilan (Pph), Pajak Barang Mewah (PphBM), Pajak Pertambahan Nilai (Ppn), dsb. Harian Kompas, menuliskan, bahwa pajak untuk miliarder Indonesia direncanakan akan dinaikan sebesar 40 persen. Tax rate ini menurut saya wajar untuk dikenakan kepada miliarder Indonesia sebagai bentuk partsipasi dalam menambah pendapatan negara. Untuk penjualan rokok dimana rokok ini pengeluarannya terbesar nomor dua setelah makanan juga perlu dikenakan kenaikan pajak. Ketika dianalisa, ternyata banyak miliarder Indonesia, yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas investasi dan mendapat capital gain yang adalah keuntungan pemegang saham ketika menjual sahamnya. Aktivitas dari investasi ini juga perlu adanya peningkatan tarif pajak.

Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah miliarder Indonesia setuju dengan kenaikan tarif ini? Misalnya saja menaikan tarif cukai rokok, maka harga jual rokok akan semakin mahal. Apakah rokok ini masih banyak yang mau membeli? Menurut saya, kenaikan cukai rokok tidaklah menjadi masalah yang besar. Apabila tarif cukai rokok dinaikan, tetap saja masyarakat Indonesia tetap membeli rokok pada biasanya, karena rokok sekarang seperti kebutuhan setelah makanan. Jadi, apabila ada kenaikan-kenaikan atas tarif pajak seperti cukai rokok, tarif Ppn pulsa, dsb, tidak akan menjadi masalah, karena rokok, pulsa merupakan sebuah kebutuhan dan tidak akan pernah habis konsumennya.

Indonesia ingin mencontoh dari negara maju yang memiliki hukum apabila pegawai tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan sanksi pidana, menurut saya adalah sebuah keputusan yang sangat baik. Banyak masyarakat Indonesia yang kurang paham tentang pajak dan ada pula yang tidak bertanggung jawab membayar pajak. Maka, pemerintah perlu memberikan bimbingan kepada masyarakat Indonesia tentang Pajak, dan memberikan sanksi bagi NPWP yang tidak membayar pajak.

Tulisan Bahasa Indonesia

Orang Kaya Dilarang Beli Rumah Murah untuk Investasi

(Rabu, 27 November 2013)

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat sedang menggodok pembentukan badan pengawas untuk mencegah masyarakat menengah ke atas membeli rumah murah. Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat Maharani menilai, masyarakat menengah ke atas membeli rumah murah hanya untuk berinvestasi. Padahal, sasaran pemerintah dalam pembangunan rumah murah adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Rumah MBR jadi investasi, itu tidak tepat sasaran. Ternyata yang beli masyarakat menengah atas," ujar Maharani, Selasa (26/11/2013).

Dengan adanya badan pengawas, Maharani menjamin rumah untuk MBR bisa tepat sasaran. Bahkan, masyarakat kelas atas yang ketahuan membeli rumah murah akan dikenakan sanksi tegas. Ini karena badan pengawas akan disahkan melalui undang-undang.

"Dalam UU pengawasan permukiman, sudah diatur sanksi bagi pelaku pembangunan dan pemilik rumah," ucap Maharani. Kini, Kementerian Perumahan Rakyat masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk membentuk badan pelaksana pembangunan perumahan.

"Pembentukan badan pelaksana (dilakukan) karena selama ini developer seperti enggan membangun rumah MBR," kata Maharani.

Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/1102283/Orang.Kaya.Dilarang.Beli.Rumah.Murah.untuk.Investasi.

Analisa:

Menurut Harian Kompas, orang kaya banyak berinvestasi dengan membeli rumah murah. Rumah murah menurut saya diadakan untuk orang-orang menengah kebawa yang kesulitan dalam membeli rumah. Karena, tidak semua orang bisa memiliki rumah dan rumah murah sebenarnya adalah salah satu dari subsidi pemerintah untuk masyarakat menengah kebawah. Kalau masalah berinvestasi, masyarakat menengah keatas sebaiknya tidak membeli rumah murah. Orang kaya bnayak menganggap kalau dengan membeli rumah murah dapat memberikan surplus kekayaan mereka. Bisa saja nantinya rumah murah tersebut dibeli dan dijual atau disewakan dengan harga yang mahal. Terlebih apabila rumah tersebut berada dikawasan yang strategi dan banyak yang berminat untuk tinggal disana.

Banyak yang bisa diinvestasikan oleh orang kalangan atas. Sebutkan saja seperti membeli saham sebuah perusahaan, atau membeli tanah, memiliki usaha perkebunan, seperti kepala sawit, kebun karet, teh,dll. Kebanyakan dari mereka menganggap bahwa berinvestasi ke dalam hal-hal tersebut mayoritas tidak menguntungkan. Seperti misalnya, berinvestasi di perkebunan tidak efektif. Karena perkebunan tidak dapat kita pantau secara langsung dan ditangani oleh pihak ketiga. Kalau kita yang memiliki kebun tinggal di Jakarta, maka kebun tidak yang ada di Sumatera tidak bisa dipindahkan ke Jakarta. Oleh sebab itulah, kebun harus ditangani oleh pihak ketiga. Alasan lainnya adalah tingkat keamanan, seperti kebakaran, pencurian, dll.

Dan apabila membeli saham sebuah perusahaan, kebanyakan orang kalangan atas tidak mau rugi. Padahal, ketika mereka menginvestasikan uangnya ke dalam sebuah saham, maka akan mendapatkan keuntungan jika perusahaan yang mereka beli sahamnya tersebut memperoleh laba. Berspekulasi merupakan investasi yang paling cocok untuk orang kalangan atas.

Rumah murah sebaiknya diberikan atau dijual untuk orang dari kalangan bawah. Karena, masyarakat Indonesia dari kalangan bawah sangat membutuhkan rumah untuk tinggal. Jika rumah murah saja didominasi oleh orang dari kalangan atas, maka tidak bisa diduga berapa banyaknya masyarakat Indonesia yang harus membangun rumah dikawasan terlarang.

Saya sependapat dengan tulisan dari Harian Kompas, untuk memberikan sanksi kepada orang kaya apabila mereka mebeli rumah murah untuk berinvestasi. Masyarakat Indonesia membutuhkan rumah, dan rumah murah diperuntukan untuk masyarakat dari kalangan bawah secara merata.

Tulisan Bahasa Indonesia

Perekonomian Indonesia 2014 Diprediksi Lebih Baik

(Rabu, 27 November 2013)

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia di tahun 2014 diprediksi lebih baik dibanding tahun ini. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, A Tony Prasetiantono mengungkapkan ada dua faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, eksternal dan internal.

"Proyeksi saya pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih baik. Saya surprise dengan ramalan Bank Dunia dan IMF yang meramal kita di level rendah. Menurut saya kita masih di kepala 5 ke atas," kata Tony ditemui di sela-sela gelaran Kompas 100 CEO Forum, di Jakarta, Rabu (26/11/2013).

Sebagaimana diberitakan, Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2013 hanya 5,6 persen dan tahun depan (2014) 5,4 persen. Sementara IMF meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,3 persen (2013) dan 5,5 persen (2014). Namun, Tony menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa menyentuh level 6. Ia mengatakan demikian, melihat ramalan IMF dan Bank Dunia sendiri yang meramalkan kondisi ekonomi global pulih dan lebih baik. Menurutnya, agak aneh ketika kondisi ekonomi global diprediksi membaik, di sisi lain pertumbuhan ekonomi Indonesia diramal turun.

"Kondisi ekonomi global lebih baik, karena pertama, pertumbuhan ekonomi Amerika diprediksi 2,6 persen, yang tahun ini hanya 1,7 persen," lanjut dia.

Selain itu, kondisi global juga didorong pertumbuhan ekonomi China yang diperkirakan tembus 8 persen. China kata dia, diprediksi tetap kebanjiran investasi meski telah berupaya mengerem petumbuhan.
"Jadi, kalau China dan AS baik, maka seluruh dunia terdorong. Karena keduanya, dua ekonomi besar dunia dengan PDB AS 16 triliun dollar AS, dan PDB China 8,5 triliun dollar AS," ujarnya.
Dari faktor internal ia menyebut, besar kemungkinan tak ada kenaikan BBM di tahun depan. Pertimbangannya, kata dia, sangat politis. Pemerintah tak akan berani menaikkan harga BBM. Dengan demikian, diperkirakan inflasi tahun depan bisa turun menjadi 5,5 - 5,6 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun ini yang proyeksinya hingga akhir Desember mencapai 8,7 persen. "Pemilu kita tahun depan juga tidak akan ricuh. Karena ini benar-benar yang ditunggu masyarakat. Masyarakat sudah pingin ganti pemimpin, sudah lelah dengan yang sekarang ini. Jika pemimpin yang dihasilkan bagus, ini menjadi sentimen positif bagi perekonomian," katanya. Selain itu, faktor internal lainnya adalah bagusnya kondisi perbankan. Menurutnya tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak bisa lakukan ekspansi. Melihat NPL yang cukup terjaga di bawah 3 persen, dan CAR di level 18 persen.
"Ada satu ramalan yang mendekati ramalan saya yaitu dari ADB, 5,7 persen. Saya perkirakan pertumbuhan ekonomi paling jelek 5,8 persen. Kalau enggak naik setidaknya lebih tinggi dari perkiraan Bank Dunia dan IMF," katanya. 

Analisa:

Merupakan kabar baik apabila mendengar Indonesia mengalami peningkatan di bidang ekonomi. Karena selama ini dilihat, bahwa perekonomian Indonesia dinilai melemah. Ada penilaian yang mengatakan bahwa nantinya, pada tahun 2014 perekonomian Indonesia mengalami penurunan dari 5,6 persen menjadi 5,4 persen. Tetapi dilain pihak mengatakan, bahwa perekonomian Indonesia akan mengalami peningkatan sampai 5,8 persen bahkan bisa sampai level 6.

Ada beberapa faktor yangmendorong perekonomian di Indonesia antara lain:

1. Pengelolahan Rezim Ekonomi Pasar Bebas
2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Indonesia
3. Iklim Ekonomi Yang Kondusif Untuk Investasi (Politik dan Stabilitas Keamanan)
4. Pengelolahan Otonomi Daerah
5. Kepastian Hukum dan Kepastian Berusaha
6. Peningkatan Jumlah Entrepreneur dan Mendorong Pertumbuhan Sektor Riil
7. Peran Intermediasi Perbankan
8. Reformasi Birokrasi
9. Pembenahan Infrastruktur
10. Agroindustri dan Agrobisnis sebagai Pritoritas

Faktor-faktor diatas merupakan faktor internal perekonomian Indonesia, sedangkan faktor eksternalnya adalah menurun atau tidaknya perekonomian negara maju yang berpengaruh seperti Amerika Serikat dan Cina, stabilitas kegiatan ekspor impor dan Utang Luar Negeri (ULN). Amerika Serikat dan Cina sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia dan negara lainnya karena kedua negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang besar terhadap perekonomian dunia, baik dari segi finansiil maupun segi tenaga kerja, Amerika Serikat dan Cina sangat berkuasa. Selain itu, kedua negara tersebut secara geografi dan ekologi bumi, memiliki wilayah yang luas sehingga memiliki sumber daya alam yang luas pula. Terlebih lagi kedua negara tersebut memiliki nilai kurs mata uang yang berkuasa, sehingga sebagian besar transaksi di dunia menggunakan kurs mata uang kedua negara tersebut.

Menurut saya, apabila pereknomian di Indonesia dianggap sehat dan mengalami kenaikan, maka faktor yang mendorong adalah kekuatan negara maju (Amerika Serikat dan Cina) yang mengalami pertumbuhan ekonomi juga.

Sumber:(http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/11/27/1033000/Perekonomian.Indonesia.2014.Diprediksi.Lebih.Baik)

Tulisan Bahasa Indonesia

Investasi Domestik Lampaui Investasi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diapresiasi lantaran mampu mencatatkan kenaikan investasi domestik dibanding investasi asing. Hal ini mencerminkan investor dalam negeri sudah mulai bergairah. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, porsi investor domestik dan investor asing sudah mulai ada titik keseimbangan. Chatib menganggap bahwa investor asing ini justru banyak yang kembali ke negaranya akibat mulai ada perbaikan dari sisi global.  "Ini memang growth-nya didorong oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN), jadi relatifshare PMDN sudah naik. Ini sudah hampir seimbang," kata Chatib saat ditemui di Gedung DPR Jakarta, Rabu (23/10/2013).
            Ia menambahkan, kondisi tersebut harus terus dijaga. Sehingga hal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan tidak selalu bergantung dengan asing. Sekadar catatan, BKPM mencatat kinerja penanaman modal (investasi) hingga kuartal III-2013 untuk PMDN mengalami kenaikan 32,9 persen dari setahun yang lalu dan 1,2 persen dari kuartal sebelumnya.

            Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) hanya mengalami kenaikan 18,4 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya dan 0,4 persen dari kuartal sebelumnya. Sehingga total mengalami kenaikan 22,9 persen (yoy) untuk PMDN dan 0,7 persen (qoq) untuk PMA menjadi Rp 100,5 triliun.  Sementara kenaikan PMDN dilihat secara tahun kalender sebesar 43,2 persen year to date dan PMA mengalami kenaikan 21,3 persen year to date. Sehingga totalnya mengalami kenaikan 27,6 persen year to date menjadi Rp 293,3 triliun. Hingga akhir tahun ini, BKPM menargetkan perolehan investasi sebesar Rp 390,3 triliun. Hingga kuartal III-2013, BKPM mencatat investasi sudah sekitar 75,1 persen dari target tahunan.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/23/1820570/Investasi.Domestik.Lampaui.Investasi.Asing

Analisa:

            Menurut artikel yang saya ambil dari Harian Kompas ( Rabu, 23 Oktober 2013), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dilihat dari investasi dalam negeri lebih tinggi dari investasi asing. Tentunya dari peningkatan tersebut Indonesia telah memperlihatkan bahwa untuk ke depannya tidak bergantung dengan investasi asing. Investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagian ahli ekonomi memandang bahwa pembentukan investasi merupakan faktor penting yang bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Masyarakat juga sebenarnya dapat melakukan investasi dengan cara menabung dan berspekulasi. Investasi juga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang akhirnya akan memperbesar pengeluaran masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia berhasil melakukan investasi domestik. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sendiri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki Negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang midal tersebut tidak diatur oleh ketentuan pasl 2 UU No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Hubungan investasi domestik dengan PMDN adalah ketika PMDN mengalami peningkatan maka investasi domestik juga mengalami peningkatan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat kinerja penanaman modal (investasi) hingga kuartal III-2013 untuk PMDN mengalami kenaikan 32,9 persen dari setahun yang lalu dan 1,2 persen dari kuartal sebelumnya.

            Menurut pendapat saya, apabila Indonesia mengalami kemajuan dalam investasi dan mulai tidak bergantung dengan investasi asing, Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang baik. Dalam segala bidang berkaitan dengan masa depan Indonesia, pemerinta hendaknya lebih mendukung investor domestik dan memberikan fasilitas yang memadai tidak hanya untuk investor asing saja. 

Tulisan Bahasa Indonesia

Pemilu 2014, Swasta Bakal Kurangi Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Investor swasta diperkirakan bakal mengerem investasinya pada tahun depan, menyusul diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Guna menopang target investasi, BUMN harus harus mengeluarkan belanja modal lebih tinggi.
Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani menjelaskan, swasta akan memilih berhati-hati dalam menjalankan bisnisnya tahun depan.  "Untuk itu, kita berharap MP3EI tahun depan bisa berjalan, meski saat ini belum ada 20 persen. Karena 2014 nanti kecenderungan swasta atau investor mengerem. Artinya, BUMN harus keluarkan capex lebih tinggi," kata Aviliani, di Jakarta, Senin (28/10/2013).

            Selain kecenderungan mengerem investasi pada masa pemilu, para investor swasta juga masih akan memilih wait and see siapa presiden yang terpilih mendatang. Biasanya, kata dia, investor swasta lebih takut kepada presiden baru ketimbang yang incumbent.
"Kalau presidennya baru, swasta cenderung takut, daripada yang perpanjangan. Karena mereka belum tahu kebijakan ekonomi seperti apa yang akan diambil," pungkasnya.
Menurutnya, kecenderungan ini perlu menjadi perhatian BUMN, termasuk PLN. Hal itu terkait penyediaan listrik yang semakin tinggi seiring kenaikan kebutuhan akibat pertumbuhan berbagai sektor perekonomian. "Saya tahu, PLN butuh investasi tinggi tapi terbatas dana. BMPK (batas maksimum pemberian kredit) di bank-bank juga terbatas," sebutnya.
            Salah satu alternatif pendanaan investasi PLN, menurutnya Bank Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan untuk membeli tak hanya obligasi pemerintah, namun juga korporasinya. Dengan begitu, diharapkan percepatan investasi bisa mengejar kebutuhan masyarakat.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/28/1258103/Pemilu.2014.Swasta.Bakal.Kurangi.Investasi

Analisa:

            Tahun 2014 adalah tahun Pemilu Presiden untuk periode berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut perusahaan swasta melakukan pengereman terhadap investasi. Hal ini dikarenakan perusahaan swasta takut akan kebijakan ekonomi yang baru yang dibuat oleh presiden yang baru. Perusahaan swasta lebih percaya diri melakukan investasi pada masa pemerintahan presiden yang sedang memegang jabatan (incumbent) ketimbang dengan presiden yang baru. Sebagai pengganti perusahaan swasta yang melakukan pengereman terhadap investasi, BUMN mengimbangi dengan mengeluarkan anggaran untuk belanja modal (Capex) yang lebih tinggi. Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.   

            Kecenderungan mengerem investasi perlu menjadi perhatian BUMN termasuk PLN, yang mengeluarkan penyediaan listrik dalam jumlah yang tinggi seiring kenaikan kebutuhan akibat pertumbuhan berbagai sektor perekonomian. PLN membutuhkan investasi yang tinggi, tetapi kekurangan dana karena bank-bank pemberi kredit juga terbatas. Dalam Harian Kompas, (Senin, 28 Oktober 2013), mengatakan bahwa untuk alternatif investasi PLN, Bank Indonesia bisa mengeluarkan kebijakan untuk membeli tidak hanya obligasi pemerintah, namunjuga korporasinya. Jika tidak dilakukan demikian, maka PLN yang kekuarangan dana tidak akan dapat melakukan fungsinya untuk masyarakat. Dengan adanya pergantian Presiden tahun 2014 diharapkan bahwa kebijakan ekonomi tidak mempersulit perusahaan swasta karena dengan kecenderungan mengerem investasi BUMN harus menyeimbangi dengan mengeluarkan belanja modal yang tinggi.

            Banyak keuntungan dari perusahaan swasta berinvestasi untuk perekonomian Indonesia. Ketika perusahaan swasta melakukan investasi, maka akan berkaitan dengan Pendapatan Domestik Bruto yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. investasi memungkinkan perekonomian Indonesia tidak hanya bersaing di dalam negeri melainkan juga di luar negeri. Kebijakan ekonomi oleh pemerintah mempengaruhi kinerja investasi oleh perusahaan swasta di Indonesia. Jika perusahaan swasta mengurangi investasi, maka mau tidak mau BUMN yang menggantikan dalam keadaan apapun. 

Tulisan Bahasa Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi RI Diklaim Salah Satu Tertinggi di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia 2014 sebesar 6 persen adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah mengakui target pertumbuhan ini cukup tinggi bila melihat nilai PDB nominal sampai akhir 2013 diproyeksikan di atas 900 miliar dollar AS.

"Meskipun target pertumbuhan ekonomi tidak setinggi periode sebelumnya, namun target 6 persen pada 2014, menempatkan Indonesia sebagai negara emerging-countries dengan pertumbuhan tertinggi di dunia setelah China," kata Firmanzah seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Minggu (27/10/2013).

            Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi penting untuk mendorong daya tahan ekonomi. Selain itu, anggaran belanja dialokasikan pada sektor-sektor produktif dan memberi efek pengganda tinggi pada peningkatan daya beli masyarakat, penyerapan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. 

            Ia menegaskan, APBN merupakan alat negara untuk mencapai target-target pembangunan, utamanya peningkatan kesejahteraan. APBN 2014 dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian. Menurut Firmanzah, pertumbuhan ekonomi pada 2014 akan dikontribusikan oleh sejumlah sektor seperti industri pengolahan, sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, jasa keuangan, konstruksi, dan sektor pertanian-peternakan-kehutanan dan perikanan. 

“Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional 2014 lebih didorong konsumsi domestik antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah,” ungkapnya.

Sumber: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/27/1545069/Pertumbuhan.Ekonomi.RI.Diklaim.Salah.Satu.Tertinggi.di.Dunia

Analisa:

            Pertumbuhan Ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi (http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi).  Dalam artikel yang saya ambil dari Harian Kompas ( Minggu, 27 Oktober 2013), mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 sebesar 6 persen adalah salah satu yang tertinggi didunia. Hal itu disebutkan oleh Staff Bidang Ahli Presiden Pembangunan dan Ekonomi, Firmanzah. Menurut Firmanzah, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi nasional 2014 didorong konsumsi domestik antara lain, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Nilai PDB nominal sampai akhir 2013 diproyeksikan di atas 900 miliar dollar AS.

            Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengatakan,  pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan lebih dari 6 persen di tahun depan. Hal ini disebabkan karena pemerintah memang sedang melakukan pengetatan anggaran agar ekonomi Indonesia lebih stabil. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan defisit fiskal lebih menyusut dari 2,4 persen menjadi 1,69 persen. Chatib menganggap bahwa pemerintah saat ini harus terus melakukan prioritas anggaran. Di tahun ini dan tahun depan, pemerintah akan lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran agar pertumbuhan ekonomi bisa stabil. Jadi, menurut Chatib, tanpa adanya stabilitas maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Saya beranggapan yang sama dengan Menteri Keuangan Chatib Basri. Pemerintah Indonesia harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menggunakan anggaran dan membuat skala prioritas atas anggaran tersebut. Apabila pertumbuhan ekonomi tidak stabil, maka tidak akan ada presentasi sebesar 6 persen dan menjadi salah satu tertinggi didunia. Jika saja PDB mengalami peningkatan, jika tidak ada stabilitas maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pun tidak terlihat. Stabilitas yang disebutkan merupakan sebuah susunan prioritas yang harus direncanakan oleh pemerintah Indonesia. 

tulisan bahasa indonesia

Gaji dan Uang Pensiun PNS Bebani Keuangan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran belanja gaji dan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) di tahun depan melonjak. Bahkan kenaikannya lebih besar dari anggaran belanja modal negara.
Dalam rapat di DPR, pemerintah sudah mendapat persetujuan kenaikan belanja pegawai  Rp 31 triliun dari Rp 233 triliun di APBN 2013 menjadi Rp 264 triliun pada tahun depan.

"Jadi dalam belanja pegawai ini ada dua komponen, yaitu belanja gaji dan pensiun. Nanti bisa dilihat besarnya belanja pensiun ini makin besar jadi beban belanja pegawai," kata Bambang saat konferensi pers APBN 2014 di kantornya, Jakarta, Senin (28/10/2013).

            Ia menambahkan, kenaikan belanja pegawai tersebut memang melebihi kenaikan belanja modal di APBN 2014 yang hanya sebesar Rp 13,2 triliun. Sementara itu, belanja modal yang disiapkan untuk pembangunan infrastruktur ini dipatok sebesar Rp 205,8 triliun, naik dari sebelumnya Rp 192,6 triliun di APBN 2013. Di sisi lain, pemerintah juga menurunkan anggaran belanja barang yang sebesar Rp 4,6 triliun menjadi Rp 201,9 triliun.

            Di tempat yang sama, Plt Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menambahkan, pemerintah akan mengalokasikan belanja pegawai di tahun depan sebesar Rp 264 triliun dan akan dialokasikan ke tiga pos besar yaitu gaji dan tunjangan pegawai dengan alokasi Rp 120 triliun, honorarium vakansi dan lembur Rp 53 triliun serta anggaran pensiun dan jaminan kesehatan pegawai sebesar Rp 90 triliun. Kenaikan anggaran itu, kata Askolani, telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok PNS rata-rata 6 persen, kenaikan pensiun pokok 4 persen dan pemberian gaji serta pensiun bulan ke-13.

"Pemerintah akan evaluasi perjalanan dinas, honorarium dan kegiatan konsinyering dan semacamnya. Ini demi pengendalian untuk kemudian penghematan di internal pemerintah," kata Askolani.

Sumber:  http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/10/28/1734182/Gaji.dan.Uang.Pensiun.PNS.Bebani.Keuangan.Negara

Analisa:

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. Dengan adanya APBN, negara dapat memperbaiki berbagai macam hal yang kurang atau untuk mengembangkan fasilitas negara, seperti bandar udara, jalan raya, taman kota, dll. APBN didefinisikan sebagai daftar sistematis yang memuat rencana pengeluaran dan penerimaan negara selama satu tahun yang dinyatakan dalam nilai rupiah. Landasan Hukum APBN diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 1, menyatakan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan betanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu juga, APBN memiliki fungsinya yaitu:

1.      Fungsi alokasi, yaitu fungsi dalam penyediaan barang publik (seperti jembatan, jalan raya, penerangan, pertahanan, dan keamanan) yang diharapkan menghasilkan dampak menguntungkan. Misalnya, meningkatnya kegiatan investasi yang sangat dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

2.      Fungsi distribusi, yaitu fungsi dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Instrumen yang digunakan adalah pajak dan subsidi, yang dapat mempengaruhi atau mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat.

3.      Fungsi Stabilisasi, yaitu fungsi dalam rangka men ciptakan kestabilan ekonomi, pertahanan keamanan, dan lain-lain.

            Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa APBN memiliki peranan penting untuk pertumbuhan Negara Indonesia. Dan dalam menjalankan fungsinya, APBN memerlukan sumber daya manusia. Maka, pemerintah Indonesia memberikan sejumlah uang kepada pegawai negeri untuk menjalankan fungsi APBN agar dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranannya masing-masing dan mendapat upah dari pekerjaannya tersebut. Akan tetapi, dalam artikel yang saya ambil dari Harian Kompas ( Senin, 28 Oktober 2013), menyatakan bahwa gaji PNS malah membebani pengeluaran internal negera. Menurut pendapat saya, PNS banyak yang tidak menjalankan perannya di pemerintahan menurut pekerjaannya masing-masing. Contohnya saja, pegawai yang baru-baru diancam akan dipecar oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi, yaitu Kepala Dinas PU Erri Basworo dan juga berlaku untuk semua pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena melaksanakan pekerjaanya dengan baik terkait pembuatan gorong-gorong di jalan Gang Hebat, Jakarta. Bagaimana mungkin seorang PNS dengan mendapat imbalan berupa gaji dari negara dan mendapat bagian APBN untuk melaksanakan pekerjaanya malah menyalahgunakan dana tersebut. Hal tersebut juga banyak terjadi kepada guru-guru PNS. Saat libur Hari Raya sudah selesai, mereka menambah libur bukannya pergi untuk kembali mengajar disekolah. Padahal, mereka digaji oleh negara untuk mengajar. Saya berpendapat, bahwa gaji PNS tidak perlu mengalami kenaikan. Pemerintah harus lebih memperhatikan kinerja PNS agar gaji yang diberikan kepada mereka tidaklah sia-sia. APBN hendaknya digunakan untuk hal yang lebih berguna, seperti infrastruktur, fasilitas negara, untuk subsidi kepada masyarakat miskin, dan memperbaiki  keadaan negara. Jika APBN hanya berat di gaji PNS saja, saya rasa, hal itu hanya sia-sia saja.