Tugas Ketujuh Softskill

Herlina Mayang / 23211345

KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat.

A.    Kode Etik Profesi

Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik –KEPAP (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik) . KEPAP adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI (sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia - Kompartemen Akuntan Publik atau IAI-KAP) dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

1.      Kredibilitas

            Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2.      Profesionalisme

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

3.      Kualitas Jasa

Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

4.      Kepercayaan

Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas proses pengembangan dan pemutakhiran standar profesi yang ada melalui penyerapan Standar Profesi International. Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi sedang dalam proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai di tahun 2010, berlaku efektif 2011. 

Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip-prinsip dasar etika profesi, yaitu:

1.      Prinsip Integritas

2.      Prinsip Objektivitas

3.      Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

4.      Prinsip Kerahasiaan

5.      Prinsip Perilaku Profesional

Tugas Keenam Softskill

Herlina Mayang / 23211345

ATURAN DAN PRINSIP ETIKA DAN PROFESI AKUNTANSI MENURUT IAI (IKATAN AKUNTAN INDONESIA)

Aturan Profesi Akuntansi

1.      Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance).

2.      Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interst) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Prinsip Profesi Akuntansi menurut IAI

A.    Prinsip Etika

1.      Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2.      Kepentingan Publik

Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3.      Integritas

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4.      Objektivitas

Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5.      Kompetensi dan kehati-hatian professional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6.      Kerahasiaan

Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7.      Prilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8.      Standar teknis  

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

Standar Umum

1.      Kompetensi Profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

2.      Kecermatan dan Keseksamaan Profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

3.      Perencanaan dan Supervisi

Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

4.      Data Relevan yang Memadai

Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

1.      Tanggung jawab kepada klien

Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk:

ü  Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi.

ü  Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.

ü  Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI atau

ü  Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegasan disiplin anggota

2.      Tanggung jawab kepada rekan seprofesi

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

ü  Komunikasi Antarakuntan Publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

ü  Perikatan Atestasi

Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikataan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memnuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

3.      Tanggung jawab dan praktik lain

ü  Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan

Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.

ü  Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.

Sumber :

http://dharmotinambunan.wordpress.com/2012/12/04/8-prinsip-kode-etik-akuntansi/

http://www.slideshare.net/fuadrahardi/fuad-32880304

Tugas Kelima Softskill

Skema Jenis-Jenis Etika dalam Bisnis 

Skema diatas menggambarkan jenis-jenis etika dalam berbisnis. Agar mudah diingat saya menuangkannya dalam bentuk skema. Adapun pengertian dari etika-etika diatas adalah sebagai berikut:

1.      Etika Deskriptif

Etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku/sikap yang akan diambil.

2.      Etika Normatif

Etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

3.      Etika Umum

Berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk bertindak secara etis,bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif dan semacamnya.

4.      Etika Khusus

Penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan/tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada akibatnya.

Etika khusus terdiri dari 3 bagian :

1.      Etika Individu

lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.

Contohnya: seorang pengusaha menghargai dirinya sendiri dengan menanamkan moral dan etika berbisnis yang baik, sehingga membentuk karakter yang meningkatkan kualitas diri sehingga bisa dipercaya dan dihargai oleh orang lain.

2.      Etika Sosial

 berbicara mengenai kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya.

Etika social terdiri dari :

a.       Etika terhadap sesama

Contohnya: sesame pengusaha tidak saling menjatuhkan satu sama lain dengan melakukan kegiatan bisnis yang sehat dan sportif.

b.      Etika terhadap keluarga

Contohnya : menghormati orang tua dan saling membantu satu sama lain

c.       Etika profesi

Contohnya : seorang auditor melakukan pekerjaannya secara independen dengan tidak bekerja sama dengan pihak perusahaan dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan.

d.      Etika politik

Contohnya : tidak melakukan tindakan adu domba yang dapat menyebabkan perkelahian atau perseteruan antar pengusaha.

e.       Etika Lingkungan

Contohnya : bisa menempatkan diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengikuti moral serta etika lingkungan tersebut.

f.       Etika Ideologi

Contoh : menghormati norma-norma dimana kita berada. Misalnya dalam berbisnis pengusaha mengikuti ideologi yang ada di Indonesia sebagai bentuk adaptasi dan penghormatan karena boleh berpenghasilan serta berbisnis di Indonesia.  

3.      Etika Lingkungan Hidup

menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada lingkungan hidup secara keseluruhan.

Contohnya :  Warga kampung yang bersama-sama bergotong royong membersihkan sampah dan melaksanakan aksi anti membuang sampah agar kampung mereka terbebas dari banjir dan sehat. Contoh lainnya adalah warga yang berada di sekitar hutan menjaga kelestarian hutan dengan cara menanam pohon dan tidak menebang hutan secara sembarangan (eksploitasi). 

Tugas Keempat Softskill

MORAL DAN ETIKA DALAM DUNIA BISNIS

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainya untuk mendapatkan laba. (id.wikipedia.org). Bisnis dapat diibaratkan dengan kegiatan sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan untuk mendatangkan keuntungan. Karena bisnis ini adalah kegiatan yang memerlukan banyak waktu dan relasi untuk mendapatkan keuntungan, maka banyak pelaku bisnis melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan, baik itu dengan sikap yang baik maupun tidak baik. Semakin banyaknya persaingan menuntut pengusaha-pengusaha dengan segala usaha untuk mempertahankan keuntungan bisnis mereka. Sikap dari pengusaha-pengusaha ini tidak bias kita prediksi. Jika situasi membuat pengusaha untuk mempertahankan moral yang baik, maka pengusaha akan menerapkan moral yang baik. Dan sebaliknya, apabila pengusaha harus mengandalkan segala cara baik itu harus dengan moral yang tidak baik.

Dalam hal berbisnis dibutuhkan moral dan etika. Contohnya saja, seorang pengusaha pembuat lemari bersaing dengan pengusaha pembuat lemari lainnya. Kedua pengusaha ini menghasilkan produk yang sama, kualitas yang sama, dan berada pada lokasi yang berdekatan. Salah satu pengusaha karena tidak mau kalah bersaing dengan pengusaha yang lain, maka pengusaha tersebut dengan cara menjatuhkan pengusaha lain misalnya dengan mengambil pelanggan pengusaha dengan cara mengadu domba. Cara tersebut salah. Apabila pengusaha menanamkan moral dan etika berbisnis yang baik, pengusaha tersebut tidak melakukan hal yang demikian. Pengusaha tersebut akan berusaha merebut pangsa pasar dengan cara meningkatkan kualitas produk dengan cara membuat perbedaan produk yang dihasilkannya dengan produk pengusaha lain.

Moral adalah sesuatu yang mendorong sesorang untuk melakukan kebaikan, sedangkan etika bertindak sebagai rambu-rambu yang merupakan kesepakatan secara rela dari semua anggota suatu kelompok. Dunia bisnis yang bermoral akan mampu menjamin bahwa bisnis dapat dilakukan dengan seimbang, selaras, dan serasi. Manfaat moral dan etika dalam berbisnis dalam perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan untuk mempertahankan reputasi perusahaan tetap baik. Perusahaan yang mampu menanamkan etika dan moral yang baik dalam berbisnis biasanya mampu pula mempertahankan pelanggan dan keuntungannya. Karena dalam segala aspek, perusahaan melakukannya dengan kemampuan yang diyakini perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Contohnya saja perusahaan air minum. Perusahaan Aqua dapat mempertahankan kualitas produknya sampai sekarang walaupun banyak bermunculan perusahaan yang memproduksi air mineral juga. Aqua mampu mempertahankan pelanggannya dan keuntungannya masih stabil karena Aqua menanamkan moral dan etika berbisnis yang baik, yang diyakini dengan adanya moral dan etika berbisnis yang baik mampu meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan, sehingga perusahaan tetap menjadi kepercayaan masyarakat.    

Herlina Mayang /23211345

Tugas Ketiga Softskill

Herlina Mayang/ 23211345

GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)  DAN PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI

A.                Pengertian GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Menurut Suprayitno (2004:18), Good Corporate Governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

 Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

B.                 Prinsip Utama GCG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

1.      Fairness (kewajaran)

Adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hakstakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor - khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), fraud(penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.

2.      Transparency (keterbukaan informasi)

Adalah keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Menurut peraturan di pasar modal Indonesia, yang dimaksud informasi material dan relevan adalah informasi yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham perusahaan tersebut, atau yang mempengaruhi secara signifikan risiko serta prospek usaha perusahaan yang bersangkutan. Mengingat definisi ini sangat normatif maka perlu ada penjelasan operasionalnya di tiap perusahaan. Karenanya, kekhawatiran di atas, sebetulnya tidak perlu muncul jika kita mampu menjabarkan kriteria informasi material secara spesifik bagi masing-masing perusahaan.

3.      Accountability (dapat dipertanggungjawabkan)

Adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertangungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan.

4.      Responbility (pertanggungjawaban)

Adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/ keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat.

C.                 Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi

Akuntan sebagai suatu profesi dituntut untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin global. Profesi akuntan Indonesia di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya kesepakatan Internasional mengenai pasar bebas. Profesi akuntan Indonesia harus menanggapi tantangan tersebut secara kritis khususnya mengenai keterbukaan pasar jasa yang berarti akan member peluang yang besar sekaligus memberikan tantangan yang semakin berat. Kantor akuntan Indonesia dapat memperluas jaringan operasinya dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri, dimana hal tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat menguntungkan. Tantangan yang muncul adalah masuknya kantor-kantor akuntan asing ke Indonesia yang tentunya mengancam eksistensi profesi akuntan Indonesia. Kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat pasar bebas tersebut. Menurut Machfoedz (1997), profesionalisme suatu profesi mensyaratkan tiga hal utama yang harus dipunyai oleh setiap anggota profesi tersebut, yaitu: keahlian (skill), karakter (character), dan pengetahuan (knowledge). Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan.

D.                Peran Akuntan sebagai sebuah Profesi dalam Akuntansi

1.      Akuntan Publik

Akuntan public atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntansi publik mendirikan suatu kantor akuntan dan bekerja secara bebas. Seorang akuntan publik bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah disahkan oleh Departemen Keuangan. Akuntan public dapat melakukan pemerikasaan (audit), misalnya jasa perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa penyusunan sistem manejemen.

2.      Akuntan Intern

Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Akuntanintern ini disebut juga akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Jabatan tersebut yang dapat diduduki mulai dari Staf biasa sampai dengan Kepala Bagian Akuntansi atau Direktur Keuangan. tugas mereka adalah menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern.

3.      Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya dikantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK).

4.      Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi.

Dengan kata lain, profesi akuntansi sangat berpengaruh terhadap GCG, karena profesi akuntansi harus menganut 4(empat) prinsip GCG, yaitu fairness, transparency, accountability, responbility.

 Untuk dapat mengembangkan dan menerapkan  GCG dibutuhkan peran akuntan, baik sebagai  akuntan  perusahaan  maupun  sebagai  praktisi  accounting  dan auditing  baik  secara internal  maupun  sebagai  eksternal  auditor.  Untuk membuktikan  bahwa  perusahaan  sudah menjalankan GCG maka perlu dilakukanpenilaian oleh pihak ketiga yang independen terhadap praktek corporate governance.Pihak ketiga independen tersebut adalah akuntan manajemen dan akuntan public. (Herdinata, 2008).

 Akuntan manajemen dengan berlandaskan pada etika bisnis dan profesi dapat memberikan saran sesuai dengan fungsi dari akuntansi manajemen yaitu  masalah efisiensi, dukungan dalam proses pengambilan keputusan yang optimal, pengukuran kinerja, perhitungan dan penetapan renumerasi yang wajar, serta penyiapan strategi yang dapat meningkatkan posisi saing dan tentunya juga kinerja perusahaan. Selain itu pula akuntan manajemen dapat memberikan bantuan kepada direksi dan dewan komisaris menyusun dan mengimplementasikan criteria GCG di perusahaan, membantu menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, akurat, tepat waktu, relevan, dan obyektif. 

http://akuntansi-management.blogspot.com/2011/08/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

http://kalaweda123.blogspot.com/2013/11/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

http://globallavebookx.blogspot.com/2014/07/pengertian-good-corporate-governance.html