Hukum Perikatan

Hukum perikatan

Di Indonesia, banyak terdapat hukum-hukum secara tertulis. Hukum-hukum tersebut di atur sedemikian rupa agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Terlebih lagi untuk hukum perikatan. Di dalam sistem pengaturan hukum perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut sistem terbuka,yakni setiap orang dapat melaksanakan atau mengadakan perjanjian mengenai apa yang telah ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, baik mengenai bentuk maupun isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

A. PENGERTIAN PERIKATAN (verbintenissenrecht)

Perikatan adalah hukum yang terjadi diantara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Ternyata, ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum dalam memberikan istilah Hukum Perikatan.

1.      Menurut Wirjono Prodjodikoro

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Perjanjian, verbintenissenrecht diterjemahkan sebagai hukum perjanjian bukan hukum perikatan.

2.      Menurut R. Subekti

Beliau memberikan artian menurut judul Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, dimana dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, arti kata perikatan itu memiliki arti yang lebih luas yaitu:

a.       Persetujuan atau perjanjian

b.      Perbuatan yang melanggar hukum

c.       Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan

Subekti memiliki asumsi bahwa perikatan muncul diawali dengan adanya sebuah perjanjian. Maka dari itu, perjanjian merupakan salah satu sumber yang menimbulkan perikatan, dan masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

B. MENGAPA ADA HUKUM PERIKATAN?

Tidak alasan jika tidak ada dasar. Begitu juga untuk Hukum Perikatan. Hukum Perikatan ada karena Hukum Perikatan memiliki dasar dan asas-asas yang memperkuat Hukum Perikatan. Dasar- dasar itu adalah sbb:

a.       Perikatan yang timbul dari persetujuan

b.      Perikatan yang timbul dari Undang-undang

c.       Perikatan yang terjadi tidak dengan perjanjian.

Lalu, asas-asas Hukum Perikatan adalah sbb:

a.       Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b.      Asas konsensualisme

Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan memerlukan sesuatu formalitas. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat suatu perjanjian yaitu:

·         Kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri

·         Cakap untuk membuat suatu perjanjian

·         Mengenai suatu hal tertentu

·         Suatu sebab yang halal.

C. APA AKIBAT MELANGGAR HUKUM PERIKATAN?

Dalam Hukum Perikatan dikenal dengan sebuah istilah Wansprestasi, yaitu suatu keadaan dimana keadaan itu timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, baik karena lalai, maupun ingkar janji. Akibat dari melakukan wansprestasi adalah sbb:

·         Membayar kerugian yang diserita oleh kreditur dengan membayar biaya-biaya, rugi kreditur (rusaknya barang oleh kreditur misalnya), dan bunga karena kreditur mengalami kerugian atas keuntungan yang sudah diperhitungkan.

·         Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

·         Peralihan  rsiko, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUH Perdata.

·         Membayar biaya perkara pihak yang kalah membayar semua administrasi serta kerugian, jika perkaranya sampai ke pengadilan.

D. BAGAIMANA CARA MENGHADAPI HUKUM PERIKATAN?

Jika seorang debitur yang dituduh lalai, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman.

·         mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, yakni pihak debitor menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itudisebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

·         Mengajukan bahwa si kreditor sendiri juga telah lalai

·         Pelepasan hak, yaitu suatu sikap kreditor darimana pihak kreditor boleh menyimpulkan bahwa kreditor itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

Jika masing-masing pihak akan menghapuskan perikatannya tersebut, ada 10 cara penghapusan menurut Pasal 1381 KUH Perdata, sbb:

1.  pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;

2.  penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

3.  pembaharuan piutang;

4.  perjumpaan piutang atau kompensasi;

5.  percampuran utang;

6.  pembebasan utang;

7.  musnahnya barang yang terutang;

8.  batal/pembatalan;

9.  berlakunya suatu syarat batal;

10.lewat waktu.

Sumber:

Buku Aspek Hukum Dalam Ekonomi terbitan Grasindo

Hukum Perdata

Hukum perdata

            Hukum perdata adalah salah satu bidang hukum yang paling populer. Hukum perdata merupakan induk dari beberapa bidang ilmu hukum lainnya, seperti hukum dagang, hukum perikatan, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bidang-bidang kajian ilmu hukum tersebut menginduk pada hukum perdata yang terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dengan demikian, hukum perdata memiliki ranah kajian yang sangat luas terutama bila dibandingkan dengan bidang kajian ilmu hukum lainnya yang menginduk pada hukum perdata itu sendiri.

A. APAKAH HUKUM PERDATA ITU?

Ada beberapa pengertian Hukum Perdata menurut beberapa ahli, yaitu sbb:

1.      Menurut Ronal G. Salawan

Hukum Perdata Adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.      Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.

Hukum Perdata Adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.

3.      Menurut Sudikno Mertokusumo

Adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.

B. MENGAPA ADA HUKUM PERDATA?

Hukum Perdata merupakan induk dari segala hukum. Hukum perdata adalah awal dari lahirnya hukum-hukum lain di Indonesia ini. Hukum perdata ada karena hukum perdata memiliki asas-asanya, yaitu:

·         Asas kebebasan berkontrak,

·         Asas Konsesualisme,

·         Asas Kepercayaan,

·         Asas Kekuatan Mengikat,

·         Asas Persamaan hukum,

·         Asas Keseimbangan,

·         Asas Kepastian Hukum,

·         Asas Moral Asas PerlindunganAsas Kepatutan,

·         Asas Kepribadian (Personality),

·          Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas-asas diatas membentuk Hukum Perdata menjadi induk dari semua hukum di Indonesia. Hukum perdata juga bersumber dari:

·         BW (KUHPerdata)

·         Wvk (KUHD)

·         UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

·         UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

·         UU No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

·         UU Perbankan, UU PT, dll.

C.  SIAPA YANG LAYAK ATAU TIDAKNYA MENDAPATKAN HUKUM PERDATA?

Yang layak atau tidaknya medapatkan hukum perdata adalah semua manusia dan badan sebagai subyek hukum. Buku KUHD berhak berfungsi untuk semua masyarakat.

D. MACAM-MACAM HUKUM PERDATA

a.      Hukum Perkawinan

Pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Menurut UU NO.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dikatakan sah apabila:

·         Dilakukan berdasarkan hukum agamanya dan kepercayaannya.

·         Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.

·         Yang laki laki min berumur 19 tahun sedang yang perempuan min berumur 16 tahun.

·         Bagi yang berumur kurang dari 21 tahun harus memiliki izin dari kedua orang tua/wali.

Dalam Hukum Perkawinan juga memiliki aturan , yaitu syarat untuk perkawinan, pembatalan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, pencampuran kekayaan, perjanjian perkawinan, perceraian, pemisahaan kekayaan.

b.      HUKUM WARIS

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerababatan yang mereka anut.

c.       HUKUM KEKELUARGAAN

Termasuk di dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu: perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami-isteri, hubungan antara orang tua dan anak.  Hukum Kekeluargaan mengatur tentang keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, curatele, orang hilang.

Sumber:

http://pengertianpendidikan.com/pengertian-hukum-perdata

http://statushukum.com/pengertian-hukum-perdata.html

herlina mayang/23211345/2EB19

Subyek dan Obyek Hukum

Subyek dan obyek hukum

Kita sebagai masyarakat Indonesia, merupakan bagian dari hukum, terlibat dengan hukum, dan terikat dengan hukum tersebut. Tidak ada satupun masyarakat yang menganggap bahwa hukum bukanlah bagian dari dirinya. Dengan demikian kita adalah subyek hukum. Jika kita yang melanggar hukum, kita yang akan berurusan dengan hukum tersebut, dan jika kita tidak mendapatkan keadilan, kita bisa menggunakan hukum tersebut untuk menuntut keadilan tersebut. Lalu, bagaimana kita mengenal subyek dan obyek Hukum?

A.  APA ITU SUBYEK DAN OBYEK HUKUM?

1.       Pengertian subyek hukum

Subyek Hukum adalah setiap orang yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Mereka berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ada dua jenis subyekhukum yang harus kita ketahui:

1.      Manusia (naturlife person), adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Orang memegang peranan sebagai subyek hukum itu, dimulai dari ia lahir sampai ia meninggal dunia. Setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan  hukum sebagai berikut :

·         Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).

·         Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian   adalah orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun), orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena   gangguan jiwa pemabuk atau pemboros, dan orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.

2.      Badan Hukum (Recht Person), adalah merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.  Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk :

·         Badan Hukum Publik (Publick Retchs Persoon) seperti instansi pemerintahan.

·         Badan Hukum Privat (Privat Retchs Persoon) seperti PT, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.

Ada empat teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum, yaitu:

·      Teori Fictie

·      Teori kekayaan bertujuan

·      Teori pemilikan

·       Teori organ

2. pengertian obyek hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat Kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat Tidak Kebendaan (Immateriekegoderan).

·         Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), merupakan suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud, meliputi:

ü  Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.Dibedakan menjadi sebagai berikut:

a.       Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

b.      Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

ü  Benda tidak bergerak; Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a.       Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.

b.      Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.

c.       Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting,artinya karena berhubungan dengan empat hal yaitu :

1)      Pemilikan (Bezit), yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

2)     Penyerahan (Levering), yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

3)     Daluwarsa (Verjaring),  yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

4)     Pembebanan (Bezwaring), yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

·         Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen), merupakan suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

B. BAGAIMANA DENGAN HAK JAMINAN YANG MERUPAKAN HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT PENJAMIN HUTANG?

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

·         Jaminan Umum

            Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

            Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).

·          Jaminan Khusus

            Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

a.       Gadai; Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud  surat-surat piutang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten.

b.      Hipotik; Berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis). Dengan berlakunya undang-undang HT maka obyek hipotik hanya meliputi hal berikut :Kapal laut, Kapal terbang dan helikopter .

c.       Hak Tanggungan, Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Obyek hak tanggungan yakni Hak milik (HM) dan Hak guna usaha ( HGU).

d.      Fidusia, lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur. Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Obyek jaminan fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sumber:

http://dewiseptianawati.blogspot.com/2012/05/subyek-dan-obyek-hukum.html

Buku: Aspek Hukum Dalam Ekonomi terbitan Grasindo. 

herlina mayang/23211345/2EB19