hukum perjanjian

HUKUM PERJANJIAN

            Negara Indonesia adalah negara hukum. Tentunya Indonesia telah mengatur hukum-hukum untuk ditaati seluruh warga negara dan mengenakan sanksi pada yang melanggar peraturan tersebut. Karena, telah kita pelajari, bahwa hukum ialah aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar hidup tertib dan aman. Ada banyak pembahasan tentang hukum-hukum di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang salah satu pembahasan tentang hukum yaitu Hukum Perjanjian.

A.             Apa itu Hukum Perjanjian?

Ada beberapa definisi tentang hukum perjanjian, yaitu:

·         Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang  Undang  Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

·         Menurut Rutten.

Perjanjian adalah perbuatan hokum yang terjadi sesuai dengan formalitas-  formalitas dari peraturan hokum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

·         Menurut adat.

Perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka).

   Didalam perjanjian, terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum perjanjian terikat satu sama lain dan terjadi karena kehendaknya sendiri.

B.      Mengapa ada Hukum Perjanjian?

Hukum Perjanjian merupakan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tentu dibuat hukum tersebut karena perjanjian membutuhkan hukum, sehingga pihak satu dengan yang lain dapat melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur keributan atau tetap tertib. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan.

Hukum Perjanjian ada karena Hukum Perjanjian memiliki fungsinya, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi Yuridis sendiri adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian, biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci, biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek, biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase, biaya kekeliruan hukum, yang merupakan biaya sosial. Maka dengan adanya fungsi tersebut maka Hukum Perjanjian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C.       Kapan Hukum Perjanjian digunakan/ berlaku?

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Hukum perjanjian digunakan pada saat kedua belah pihak yang telah mengikat diri melakukan suatu perjanjian. Ada banyak perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih. Contohnya saja membeli tanah, rumah, mobil, dll didasari dengan Hukum Perjanjian, dimana jika salah pihak melanggar hukum tersebut maka pihak yang lain berhak mengajukan tuntutan dan pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Ketika salah satu pihak melakukan transaksi perjanjian dengan pihak lain maka fungsi Hukum Perjanjian akan berjalan. Masing-masing pihak terikat dengan hukum dan harus dijalankan berdasarkan hukum tersebut.

D.      Siapa yang layak atau berguna mendapatkan Hukum Perjanjian?

Yang layak atau yang berguna mendapatkan Hukum Perjanjian adalah pihak-pihak yang melakukan interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh, sebuah pasangan yang akan melaksanakan janji pernikahan, maka kedua pasangan tersebut sama saja mengikat diri dengan hukum. Ketika menikah pasangan tersebut menandatangi surat nikah yang artinya pasangan tersebut telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dan ketika kedua pasangan tersebut bercerai, maka pasangan tersebut tidak bisa berpisah secara otomatis karena pasangan tersebut telah terikat dengan hukum, sehingga ketika bercerai, kedua belah pihak harus berhadapan dengan  Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus hukumnya. Dengan adanya Hukum Perjanjian maka pasangan yang bercerai tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan.

E.       Bagaimana menghadapi Hukum tersebut?

Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan ketika kita telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dalam Hukum Perjanjian kita telah mengetahui Undang-undang yang mengikatnya, sehingga pihak yang terikat harus melaksanakan undang-undang tersebut.

·         Mengikuti pasal-pasal dalam undang-undang yang mengikat Hukum Perjanjian tersebut.  Jika ada salah satu pihak yang melanggar maka akan ada sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara kalau sampai berperkara dimuka hakim.

·         Jika mendapatkan surat teguran atau peringatan maka berhenti untuk melakukan pelanggaran. Dan ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut harus secara langsung berurusan dengan hukum.

·         Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus membuat surat kontrak (kecuali dalam hal ikatan pernikahan), contohnya dalam transaksi jual beli tanah, rumah, dan barang atau properti berharga lainnya, sehingga surat tersebut dapat diikat dengan Undang-undang.

·         Mengambil rsiko kerugian dan rsiko-rsiko jika  secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar Hukum Perjanjian.

                                                                           Oleh:

                                                                           Herlina Mayang / 23211345/                                                                             2eb19

PUISI

TENTANGMU...

Dulu....

Tubuhku menjadi lemah saat kau menatapku

Aku benar-benar tidak percaya

Bahwa aku jatu cinta kepadamu...

kau orang yang membawa kenyamanan untukku,

kau berikan cinta untukku,

dan segalanya yang kuinginkan adalah...

saat aku jatuh cinta padamu...

sekarang...

kau mulai berubah...

kau ubah pikiranmu, hatimu, dan perasaanmu..

rapuhkan harapanku...

kau buat hancur hidupku, dengan segala perbuatanmu..

ku maki dirimu, ku buang segala tentangmu..

tapi tetap aku masih jatuh cinta padamu..

kini,,

yang kuingin agar kau mengerti

aku membencimu dan aku juga mencintaimu...

hati ini tidak akan mudah berpindah,,

hati ini akan terbiasa tanpamu..

hati ini pelan-pelan akan melupakanmu..

karya:

herlina mayang

Hukum Perikatan

Hukum perikatan

Di Indonesia, banyak terdapat hukum-hukum secara tertulis. Hukum-hukum tersebut di atur sedemikian rupa agar dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Terlebih lagi untuk hukum perikatan. Di dalam sistem pengaturan hukum perikatan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menganut sistem terbuka,yakni setiap orang dapat melaksanakan atau mengadakan perjanjian mengenai apa yang telah ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata, baik mengenai bentuk maupun isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

A. PENGERTIAN PERIKATAN (verbintenissenrecht)

Perikatan adalah hukum yang terjadi diantara dua orang pihak atau lebih, yakni pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi, begitu juga sebaliknya. Ternyata, ada beberapa perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum dalam memberikan istilah Hukum Perikatan.

1.      Menurut Wirjono Prodjodikoro

Dalam bukunya Asas-Asas Hukum Perjanjian, verbintenissenrecht diterjemahkan sebagai hukum perjanjian bukan hukum perikatan.

2.      Menurut R. Subekti

Beliau memberikan artian menurut judul Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, dimana dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, arti kata perikatan itu memiliki arti yang lebih luas yaitu:

a.       Persetujuan atau perjanjian

b.      Perbuatan yang melanggar hukum

c.       Pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan

Subekti memiliki asumsi bahwa perikatan muncul diawali dengan adanya sebuah perjanjian. Maka dari itu, perjanjian merupakan salah satu sumber yang menimbulkan perikatan, dan masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian.

B. MENGAPA ADA HUKUM PERIKATAN?

Tidak alasan jika tidak ada dasar. Begitu juga untuk Hukum Perikatan. Hukum Perikatan ada karena Hukum Perikatan memiliki dasar dan asas-asas yang memperkuat Hukum Perikatan. Dasar- dasar itu adalah sbb:

a.       Perikatan yang timbul dari persetujuan

b.      Perikatan yang timbul dari Undang-undang

c.       Perikatan yang terjadi tidak dengan perjanjian.

Lalu, asas-asas Hukum Perikatan adalah sbb:

a.       Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b.      Asas konsensualisme

Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan memerlukan sesuatu formalitas. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ada empat syarat suatu perjanjian yaitu:

·         Kata sepakat antara pihak yang mengikatkan diri

·         Cakap untuk membuat suatu perjanjian

·         Mengenai suatu hal tertentu

·         Suatu sebab yang halal.

C. APA AKIBAT MELANGGAR HUKUM PERIKATAN?

Dalam Hukum Perikatan dikenal dengan sebuah istilah Wansprestasi, yaitu suatu keadaan dimana keadaan itu timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, baik karena lalai, maupun ingkar janji. Akibat dari melakukan wansprestasi adalah sbb:

·         Membayar kerugian yang diserita oleh kreditur dengan membayar biaya-biaya, rugi kreditur (rusaknya barang oleh kreditur misalnya), dan bunga karena kreditur mengalami kerugian atas keuntungan yang sudah diperhitungkan.

·         Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

·         Peralihan  rsiko, yaitu kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan pasal 1237 KUH Perdata.

·         Membayar biaya perkara pihak yang kalah membayar semua administrasi serta kerugian, jika perkaranya sampai ke pengadilan.

D. BAGAIMANA CARA MENGHADAPI HUKUM PERIKATAN?

Jika seorang debitur yang dituduh lalai, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman.

·         mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, yakni pihak debitor menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itudisebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.

·         Mengajukan bahwa si kreditor sendiri juga telah lalai

·         Pelepasan hak, yaitu suatu sikap kreditor darimana pihak kreditor boleh menyimpulkan bahwa kreditor itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

Jika masing-masing pihak akan menghapuskan perikatannya tersebut, ada 10 cara penghapusan menurut Pasal 1381 KUH Perdata, sbb:

1.  pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela;

2.  penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

3.  pembaharuan piutang;

4.  perjumpaan piutang atau kompensasi;

5.  percampuran utang;

6.  pembebasan utang;

7.  musnahnya barang yang terutang;

8.  batal/pembatalan;

9.  berlakunya suatu syarat batal;

10.lewat waktu.

Sumber:

Buku Aspek Hukum Dalam Ekonomi terbitan Grasindo