Subyek dan Obyek Hukum

Subyek dan obyek hukum

Kita sebagai masyarakat Indonesia, merupakan bagian dari hukum, terlibat dengan hukum, dan terikat dengan hukum tersebut. Tidak ada satupun masyarakat yang menganggap bahwa hukum bukanlah bagian dari dirinya. Dengan demikian kita adalah subyek hukum. Jika kita yang melanggar hukum, kita yang akan berurusan dengan hukum tersebut, dan jika kita tidak mendapatkan keadilan, kita bisa menggunakan hukum tersebut untuk menuntut keadilan tersebut. Lalu, bagaimana kita mengenal subyek dan obyek Hukum?

A.  APA ITU SUBYEK DAN OBYEK HUKUM?

1.       Pengertian subyek hukum

Subyek Hukum adalah setiap orang yang dapat memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Mereka berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Ada dua jenis subyekhukum yang harus kita ketahui:

1.      Manusia (naturlife person), adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Orang memegang peranan sebagai subyek hukum itu, dimulai dari ia lahir sampai ia meninggal dunia. Setiap manusia pribadi sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap, seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan  hukum sebagai berikut :

·         Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).

·         Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian   adalah orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun), orang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) yang terjadi karena   gangguan jiwa pemabuk atau pemboros, dan orang wanita dalam perkawinan yang berstatus sebagai istri.

2.      Badan Hukum (Recht Person), adalah merupakan suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.  Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Badan hukum dibedakan dalam 2 bentuk :

·         Badan Hukum Publik (Publick Retchs Persoon) seperti instansi pemerintahan.

·         Badan Hukum Privat (Privat Retchs Persoon) seperti PT, Koperasi, Yayasan dan lain-lain.

Ada empat teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subjek hukum, yaitu:

·      Teori Fictie

·      Teori kekayaan bertujuan

·      Teori pemilikan

·       Teori organ

2. pengertian obyek hukum

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat Kebendaan (Materiekegoderen), dan benda yang bersifat Tidak Kebendaan (Immateriekegoderan).

·         Benda yang bersifat kebendaan (Materiekegoderen), merupakan suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud, meliputi:

ü  Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.Dibedakan menjadi sebagai berikut:

a.       Benda bergerak karena sifatnya, menurut pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.

b.      Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (Uruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (Gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.

ü  Benda tidak bergerak; Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a.       Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.

b.      Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.

c.       Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting,artinya karena berhubungan dengan empat hal yaitu :

1)      Pemilikan (Bezit), yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (eigenaar) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

2)     Penyerahan (Levering), yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

3)     Daluwarsa (Verjaring),  yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (eigendom) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

4)     Pembebanan (Bezwaring), yakni tehadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

·         Benda yang bersifat tidak kebendaan (Immateriekegoderen), merupakan suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

B. BAGAIMANA DENGAN HAK JAMINAN YANG MERUPAKAN HAK KEBENDAAN YANG BERSIFAT PENJAMIN HUTANG?

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).

·         Jaminan Umum

            Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang ada maupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya.

            Dalam hal ini benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain :Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).

·          Jaminan Khusus

            Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia.

a.       Gadai; Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Obyek gadai adalah semua benda bergerak dan pada dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud berupa berbagai hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud  surat-surat piutang kepada pembawa atas tunjuk dan atas nama serta hak paten.

b.      Hipotik; Berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (verbintenis). Dengan berlakunya undang-undang HT maka obyek hipotik hanya meliputi hal berikut :Kapal laut, Kapal terbang dan helikopter .

c.       Hak Tanggungan, Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang hak tanggungan (UUTH), hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan suatu satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain. Obyek hak tanggungan yakni Hak milik (HM) dan Hak guna usaha ( HGU).

d.      Fidusia, lazim dikenal dengan nama FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht) yang dasarnya merupakan suatu perjanjian accesor antara debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik secara kepercayaan atau benda bergerak milik debitor kepada kreditur. Namun, benda tersebut masih dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai sehingga yang diserahkan kepada kreditor adalah hak miliknya. Obyek jaminan fidusia yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

Sumber:

http://dewiseptianawati.blogspot.com/2012/05/subyek-dan-obyek-hukum.html

Buku: Aspek Hukum Dalam Ekonomi terbitan Grasindo. 

herlina mayang/23211345/2EB19

Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

Pengertian hukum dan hukum ekonomi

Di setiap negara dan pemerintahan pasti memiliki hukum. Bukan hanya di aspek pemerintahan saja, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat dan keluarga juga meiliki hukum. Misalnya saja, jika seorang anak menentang peerintah orang tuanya, bahkan sampai melawan, maka anak tersebut pasti akan diberi sanksi oleh orang tuanya. Baik itu tidak dikasih uang jajan, atau tidak diperbolehkan main bersama teman-temannya dalam kurun waktu tertentu. Lalu, dalam hal pemerintahan. Misalkan saja ada pejabat yang melakukan korupsi, atau orang yang melakukan tindakan kriminal, maka orang-orang tersebut akan berurusan dengan hukum dan akan menerima hukuman atas perbuatnnya, sesuai dengan Undang- undang yang telah dibuat. Lalu sekarang, apakah itu hukum? Apakah hukum Ekonomi itu?

A. APA ITU HUKUM DAN HUKUM EKONOMI?

1.      Pengertian Hukum.

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.  Pengertian hukum juga diungkapkan oleh beberapa ahlinya seperti:

·         Menurut Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus”:
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

·         Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625:

Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

·       Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

·       Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

·       E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

·       R. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu mempunyai karakteristik:

a.       Tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

b.      Bersifat mengikat dan memaksa

c.       Diadakan oleh badan- badan resmi

d.      Pelanggaran terhadap peraturan dikenakan sanksi

2.      Pengertian Hukum Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mepelajari bagaimana caranya manusia untuk menghasilkan sesuatu sampai mencapai kemakmuran. Tentunya Ekonomi memiliki Hukum. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari hari dalam masyarakat.  Hukum ekonomi terbagi dua yaitu:

·           Hukum Ekonomi Pembangunan

Cara peningkatan dan pengembangan ekonomi secara nasional. Misalnya, hukum perusahaan dan hukum penanaman modal.

·           Hukum Ekonomi sosial

seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya , hukum perburuhan dan hukum perumahan.

Contoh-contoh hukum ekonomi:

a.       Pada waktu Hari Raya harga bahan pangan menjadi naik. Maka kenaikan harga diikuti oleh semua bahan pangan lainnya di semua pasar.

b.      Kenaikan BBM menyebabkan kenaikan jumlah tarif angkutan dan juga kenaikan di segala aspek seperti bahan pangan.

c.       Jika harga minyak tanah naik, maka penggunaan kompor minyak berpindah ke gas Elpiji karena harga gas cenderung lebih murah dan aman.

d.      Pendirian Indomaret di sekitar pemukiman rumah warga ternyata mebuahkan hasil atau laba yang sangat besar. Hal tersebut memancing mini market lain untuk ikut mendirikan usahanya disekitar pemukiman warga sehingga menjadi ancaman bagi Indomaret.

B. MENGAPA ADA HUKUM DAN HUKUM EKONOMI?

Hukum diadakan karena adanya tujuan dari hukum tersebut. Tujuannya adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakatdan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Tanpa hukum, maka kehidupan tidak terkenali dan tidak teratur. Kehidupan yang tidak aman dan teratur ini akan menyebabkan ketidakamanan di masyarakat.

C. DARI MANA HUKUM ITU BERASAL?

Hukum tentu tidak datang dengan sendirinya. Tentu hukum memiliki sumbernya. Sumber hukum adalah sbb:

1.  Undang – Undang (Statute)

     Suatu  peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat diadakan dan    dipelihara oleh penguasa Negara.

2.  Kebiasaan (Costum)

Suatu perbuatan manusia uang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama . Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbul suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

3.  Keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila Undang – undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.

1. Traktat (Treaty)

2. Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

3. Kodifikasi hukum

 Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara  sistematis dan lengkap.

D. BAGAIMANA CARA MENANGGAPI HUKUM TERSEBUT?

Hukum dilihat secara bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu:

a.       Hukum Tertulis, yaitu hukum yang didalamnya tertulis peraturan- peraturan atau undang-undang dan memiliki hukumnya juga jika dialnggar.

b.      Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Lalu, bagaimana cara kita dalam menanggapi Hukum tersebut? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus mengikuti Hukum, baik itu Hukum Tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kehidupan masyarakat tentunya memiliki hukum yang secara tidak tertulis, misalnya saja, seorang pegawai yang bekerja dikantor. Walaupun ia memiliki otak yang pintar dan berbakat, tetapi jika ia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya di kantor, maka ia akan dihukum oleh teman-teman kantornya, seperti dijauhi, tidak ada teman, atau diturunkan dari jabatannya. Begitu juga di lingkungan kampus. Jika seorang mahasiswa merugikan teman-temannya, maka ia akan dihukum oleh teman-temannya, seperti dikucilkan, dijauhi dll. Maka kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum. Tentunya hidup kita akan tertib, aman, dan adil.

E. SIAPA SAJA YANG HARUS MELAKSANAKAN HUKUM TERSEBUT?

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati). Maka semua penduduk Indonesia, baik itu pemerintah, pejabat dan masyarakat wajib menaati hukum, karena hukum merupakan sebuah norma yang sifatnya tegas. Dalam Hukum Ekonomi juga demikian. Jika melanggar Hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tegas, karena Ekonomi juga memiliki aturan-aturan yang mengikatnya untuk ditaati oleh semua masyarakat Indonesia.

Sumber:

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_hukum

 herlina mayang/23211345/2EB19

Hukum Perjanjian

HUKUM PERJANJIAN

            Negara Indonesia adalah negara hukum. Tentunya Indonesia telah mengatur hukum-hukum untuk ditaati seluruh warga negara dan mengenakan sanksi pada yang melanggar peraturan tersebut. Karena, telah kita pelajari, bahwa hukum ialah aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar hidup tertib dan aman. Ada banyak pembahasan tentang hukum-hukum di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang salah satu pembahasan tentang hukum yaitu Hukum Perjanjian.

A.             Apa itu Hukum Perjanjian?

Ada beberapa definisi tentang hukum perjanjian, yaitu:

•          Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang  Undang  Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

•         Menurut Rutten.

Perjanjian adalah perbuatan hokum yang terjadi sesuai dengan formalitas-  formalitas dari peraturan hokum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

•        Menurut adat.

Perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka).

   Didalam perjanjian, terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum perjanjian terikat satu sama lain dan terjadi karena kehendaknya sendiri.

B.      Mengapa ada Hukum Perjanjian?

Hukum Perjanjian merupakan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tentu dibuat hukum tersebut karena perjanjian membutuhkan hukum, sehingga pihak satu dengan yang lain dapat melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur keributan atau tetap tertib. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan. 

Hukum Perjanjian ada karena Hukum Perjanjian memiliki fungsinya, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi Yuridis sendiri adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian, biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci, biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek, biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase, biaya kekeliruan hukum, yang merupakan biaya sosial. Maka dengan adanya fungsi tersebut maka Hukum Perjanjian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C.       Kapan Hukum Perjanjian digunakan/ berlaku?

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Hukum perjanjian digunakan pada saat kedua belah pihak yang telah mengikat diri melakukan suatu perjanjian. Ada banyak perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih. Contohnya saja membeli tanah, rumah, mobil, dll didasari dengan Hukum Perjanjian, dimana jika salah pihak melanggar hukum tersebut maka pihak yang lain berhak mengajukan tuntutan dan pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Ketika salah satu pihak melakukan transaksi perjanjian dengan pihak lain maka fungsi Hukum Perjanjian akan berjalan. Masing-masing pihak terikat dengan hukum dan harus dijalankan berdasarkan hukum tersebut.

D.      Siapa yang layak atau berguna mendapatkan Hukum Perjanjian?

Yang layak atau yang berguna mendapatkan Hukum Perjanjian adalah pihak-pihak yang melakukan interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh, sebuah pasangan yang akan melaksanakan janji pernikahan, maka kedua pasangan tersebut sama saja mengikat diri dengan hukum. Ketika menikah pasangan tersebut menandatangi surat nikah yang artinya pasangan tersebut telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dan ketika kedua pasangan tersebut bercerai, maka pasangan tersebut tidak bisa berpisah secara otomatis karena pasangan tersebut telah terikat dengan hukum, sehingga ketika bercerai, kedua belah pihak harus berhadapan dengan  Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus hukumnya. Dengan adanya Hukum Perjanjian maka pasangan yang bercerai tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan.

E.       Bagaimana menghadapi Hukum tersebut?

Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan ketika kita telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dalam Hukum Perjanjian kita telah mengetahui Undang-undang yang mengikatnya, sehingga pihak yang terikat harus melaksanakan undang-undang tersebut.

•        Mengikuti pasal-pasal dalam undang-undang yang mengikat Hukum Perjanjian tersebut.  Jika ada salah satu pihak yang melanggar maka akan ada sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara kalau sampai berperkara dimuka hakim.

•          Jika mendapatkan surat teguran atau peringatan maka berhenti untuk melakukan pelanggaran. Dan ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut harus secara langsung berurusan dengan hukum.

•        Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus membuat surat kontrak (kecuali dalam hal ikatan pernikahan), contohnya dalam transaksi jual beli tanah, rumah, dan barang atau properti berharga lainnya, sehingga surat tersebut dapat diikat dengan Undang-undang.

•          Mengambil rsiko kerugian dan rsiko-rsiko jika  secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar Hukum Perjanjian.  

                                                                                                         oleh: Herlina Mayang Sari 
                                                                                                                 2EB19/23211345