Pengertian Hukum dan Hukum Ekonomi

Pengertian hukum dan hukum ekonomi

Di setiap negara dan pemerintahan pasti memiliki hukum. Bukan hanya di aspek pemerintahan saja, tetapi juga dalam lingkungan masyarakat dan keluarga juga meiliki hukum. Misalnya saja, jika seorang anak menentang peerintah orang tuanya, bahkan sampai melawan, maka anak tersebut pasti akan diberi sanksi oleh orang tuanya. Baik itu tidak dikasih uang jajan, atau tidak diperbolehkan main bersama teman-temannya dalam kurun waktu tertentu. Lalu, dalam hal pemerintahan. Misalkan saja ada pejabat yang melakukan korupsi, atau orang yang melakukan tindakan kriminal, maka orang-orang tersebut akan berurusan dengan hukum dan akan menerima hukuman atas perbuatnnya, sesuai dengan Undang- undang yang telah dibuat. Lalu sekarang, apakah itu hukum? Apakah hukum Ekonomi itu?

A. APA ITU HUKUM DAN HUKUM EKONOMI?

1.      Pengertian Hukum.

Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.  Pengertian hukum juga diungkapkan oleh beberapa ahlinya seperti:

·         Menurut Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus”:
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

·         Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “ De Jure Belli Pacis” (Hukum Perang dan Damai), 1625:

Hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar.

·       Plato

Hukum merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

·       Aristoteles

Hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim.

·       E. Utrecht

Hukum merupakan himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu.

·       R. Soeroso SH

Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu mempunyai karakteristik:

a.       Tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat

b.      Bersifat mengikat dan memaksa

c.       Diadakan oleh badan- badan resmi

d.      Pelanggaran terhadap peraturan dikenakan sanksi

2.      Pengertian Hukum Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu yang mepelajari bagaimana caranya manusia untuk menghasilkan sesuatu sampai mencapai kemakmuran. Tentunya Ekonomi memiliki Hukum. Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari hari dalam masyarakat.  Hukum ekonomi terbagi dua yaitu:

·           Hukum Ekonomi Pembangunan

Cara peningkatan dan pengembangan ekonomi secara nasional. Misalnya, hukum perusahaan dan hukum penanaman modal.

·           Hukum Ekonomi sosial

seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia. Misalnya , hukum perburuhan dan hukum perumahan.

Contoh-contoh hukum ekonomi:

a.       Pada waktu Hari Raya harga bahan pangan menjadi naik. Maka kenaikan harga diikuti oleh semua bahan pangan lainnya di semua pasar.

b.      Kenaikan BBM menyebabkan kenaikan jumlah tarif angkutan dan juga kenaikan di segala aspek seperti bahan pangan.

c.       Jika harga minyak tanah naik, maka penggunaan kompor minyak berpindah ke gas Elpiji karena harga gas cenderung lebih murah dan aman.

d.      Pendirian Indomaret di sekitar pemukiman rumah warga ternyata mebuahkan hasil atau laba yang sangat besar. Hal tersebut memancing mini market lain untuk ikut mendirikan usahanya disekitar pemukiman warga sehingga menjadi ancaman bagi Indomaret.

B. MENGAPA ADA HUKUM DAN HUKUM EKONOMI?

Hukum diadakan karena adanya tujuan dari hukum tersebut. Tujuannya adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakatdan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Tanpa hukum, maka kehidupan tidak terkenali dan tidak teratur. Kehidupan yang tidak aman dan teratur ini akan menyebabkan ketidakamanan di masyarakat.

C. DARI MANA HUKUM ITU BERASAL?

Hukum tentu tidak datang dengan sendirinya. Tentu hukum memiliki sumbernya. Sumber hukum adalah sbb:

1.  Undang – Undang (Statute)

     Suatu  peraturan Negara yang mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat diadakan dan    dipelihara oleh penguasa Negara.

2.  Kebiasaan (Costum)

Suatu perbuatan manusia uang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal sama . Apabila suatu kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbul suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.

3.  Keputusan Hakim (Jurisprudentie)

Dari ketentuan pasal 22 A.B. ini jelaslah, bahwa seorang hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian, apabila Undang – undang ataupun kebiasaan tidak member peraturan yang dapat dipakainya untuk menyelesaikan perkara itu, maka hakim haruslah membuat peraturan sendiri.

1. Traktat (Treaty)

2. Pendapat sarjana hukum (Doktrin)

3. Kodifikasi hukum

 Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara  sistematis dan lengkap.

D. BAGAIMANA CARA MENANGGAPI HUKUM TERSEBUT?

Hukum dilihat secara bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu:

a.       Hukum Tertulis, yaitu hukum yang didalamnya tertulis peraturan- peraturan atau undang-undang dan memiliki hukumnya juga jika dialnggar.

b.      Hukum Tidak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).

Lalu, bagaimana cara kita dalam menanggapi Hukum tersebut? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus mengikuti Hukum, baik itu Hukum Tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam kehidupan masyarakat tentunya memiliki hukum yang secara tidak tertulis, misalnya saja, seorang pegawai yang bekerja dikantor. Walaupun ia memiliki otak yang pintar dan berbakat, tetapi jika ia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya di kantor, maka ia akan dihukum oleh teman-teman kantornya, seperti dijauhi, tidak ada teman, atau diturunkan dari jabatannya. Begitu juga di lingkungan kampus. Jika seorang mahasiswa merugikan teman-temannya, maka ia akan dihukum oleh teman-temannya, seperti dikucilkan, dijauhi dll. Maka kita sebagai masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam hukum. Tentunya hidup kita akan tertib, aman, dan adil.

E. SIAPA SAJA YANG HARUS MELAKSANAKAN HUKUM TERSEBUT?

Norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara, hukuman mati). Maka semua penduduk Indonesia, baik itu pemerintah, pejabat dan masyarakat wajib menaati hukum, karena hukum merupakan sebuah norma yang sifatnya tegas. Dalam Hukum Ekonomi juga demikian. Jika melanggar Hukum tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tegas, karena Ekonomi juga memiliki aturan-aturan yang mengikatnya untuk ditaati oleh semua masyarakat Indonesia.

Sumber:

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2012/04/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_hukum

 herlina mayang/23211345/2EB19

Hukum Perjanjian

HUKUM PERJANJIAN

            Negara Indonesia adalah negara hukum. Tentunya Indonesia telah mengatur hukum-hukum untuk ditaati seluruh warga negara dan mengenakan sanksi pada yang melanggar peraturan tersebut. Karena, telah kita pelajari, bahwa hukum ialah aturan-aturan hidup dalam masyarakat yang bersifat memaksa dengan tujuan untuk mengatur masyarakat agar hidup tertib dan aman. Ada banyak pembahasan tentang hukum-hukum di Indonesia. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang salah satu pembahasan tentang hukum yaitu Hukum Perjanjian.

A.             Apa itu Hukum Perjanjian?

Ada beberapa definisi tentang hukum perjanjian, yaitu:

•          Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang  Undang  Hukum Perdata berbunyi : “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

•         Menurut Rutten.

Perjanjian adalah perbuatan hokum yang terjadi sesuai dengan formalitas-  formalitas dari peraturan hokum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.

•        Menurut adat.

Perjanjian menurut adat disini adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan ijin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa dibelakang (atau juga dapat terjadi pembayaran dimuka).

   Didalam perjanjian, terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak yang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa hukum perjanjian terikat satu sama lain dan terjadi karena kehendaknya sendiri.

B.      Mengapa ada Hukum Perjanjian?

Hukum Perjanjian merupakan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain. Tentu dibuat hukum tersebut karena perjanjian membutuhkan hukum, sehingga pihak satu dengan yang lain dapat melaksanakan perjanjian tanpa ada unsur keributan atau tetap tertib. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.   Perjanjian adalah sumber perikatan. 

Hukum Perjanjian ada karena Hukum Perjanjian memiliki fungsinya, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi Yuridis sendiri adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Biaya dalam Pembuatan Perjanjian, biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi, Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak, dan biaya tawar-menawar dalam uraian yang rinci, biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang objek, biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase, biaya kekeliruan hukum, yang merupakan biaya sosial. Maka dengan adanya fungsi tersebut maka Hukum Perjanjian dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C.       Kapan Hukum Perjanjian digunakan/ berlaku?

Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme. Artinya bahwa perikatan timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Hukum perjanjian digunakan pada saat kedua belah pihak yang telah mengikat diri melakukan suatu perjanjian. Ada banyak perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih. Contohnya saja membeli tanah, rumah, mobil, dll didasari dengan Hukum Perjanjian, dimana jika salah pihak melanggar hukum tersebut maka pihak yang lain berhak mengajukan tuntutan dan pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi. Ketika salah satu pihak melakukan transaksi perjanjian dengan pihak lain maka fungsi Hukum Perjanjian akan berjalan. Masing-masing pihak terikat dengan hukum dan harus dijalankan berdasarkan hukum tersebut.

D.      Siapa yang layak atau berguna mendapatkan Hukum Perjanjian?

Yang layak atau yang berguna mendapatkan Hukum Perjanjian adalah pihak-pihak yang melakukan interaksi aktif yang bersifat timbal balik di kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagai contoh, sebuah pasangan yang akan melaksanakan janji pernikahan, maka kedua pasangan tersebut sama saja mengikat diri dengan hukum. Ketika menikah pasangan tersebut menandatangi surat nikah yang artinya pasangan tersebut telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dan ketika kedua pasangan tersebut bercerai, maka pasangan tersebut tidak bisa berpisah secara otomatis karena pasangan tersebut telah terikat dengan hukum, sehingga ketika bercerai, kedua belah pihak harus berhadapan dengan  Pengadilan Agama untuk menyelesaikan kasus hukumnya. Dengan adanya Hukum Perjanjian maka pasangan yang bercerai tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan.

E.       Bagaimana menghadapi Hukum tersebut?

Ada beberapa hal yang harus kita laksanakan ketika kita telah terikat dengan Hukum Perjanjian. Dalam Hukum Perjanjian kita telah mengetahui Undang-undang yang mengikatnya, sehingga pihak yang terikat harus melaksanakan undang-undang tersebut.

•        Mengikuti pasal-pasal dalam undang-undang yang mengikat Hukum Perjanjian tersebut.  Jika ada salah satu pihak yang melanggar maka akan ada sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara kalau sampai berperkara dimuka hakim.

•          Jika mendapatkan surat teguran atau peringatan maka berhenti untuk melakukan pelanggaran. Dan ketika salah satu pihak melakukan pelanggaran, maka pihak tersebut harus secara langsung berurusan dengan hukum.

•        Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus membuat surat kontrak (kecuali dalam hal ikatan pernikahan), contohnya dalam transaksi jual beli tanah, rumah, dan barang atau properti berharga lainnya, sehingga surat tersebut dapat diikat dengan Undang-undang.

•          Mengambil rsiko kerugian dan rsiko-rsiko jika  secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar Hukum Perjanjian.  

                                                                                                         oleh: Herlina Mayang Sari 
                                                                                                                 2EB19/23211345

 

Artikel tentang Ekonomi Koperasi di Indonesia.

            Tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat Indonesia tentang organisasi bisnis yang didirikan oleh beberapa orang berdasarkan dengan azaz kekeluargaan dan tentunya untuk kepentingan bersama atau yang kita kenal dengan nama koperasi. Koperasi yang memiliki sejarah yang lumayan panjang ini, memang tidak cukup menonjol dibandingkan dengan organisasi-organisasi bisnis lainnya, seperti bank, asuransi, dll. Koperasi tidak cukup terkenal dikalangan masyarakat kota, melainkan masyarakat desa malah mengidolakan organisasi bisnis yang salah satu usahanya dibidang simpan pinjam. Apa yang menyebabkan koperasi di Indonesia sekarang ini menjadi surut peminat?  Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam artikel ini. Mulai dari sejarah koperasi dari masa ke masa, sampai koperasi masa kini yang nyatanya mengalami penyusutan dalam usahanya karena persaingan sulit dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya.

            Indonesia memiliki sejarah tentang berdirinya koperasi. Koperasi yang kita kenal sampai saat ini bukanlah organisasi yang baru atau dalam kata lain didirikan oleh manusia abad 21. Koperasi di Indonesia telah ada dari abad ke-20. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolffvan Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank-bank Desa , rumah gadai dan Centrale Kas yang kemudian menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatieve.  Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

            Ketika kita membahas tentang sejarah koperasi, apakah yang berada dalam pikiran kita tentang motivasi pendiri dalam mendirikan koperasi. Pendiri mendirikan koperasi dengan maksud untuk membantu rakyat yang menderita dalam membayar hutang-hutang kepada para pengijon. Dalam hal ini, seharusnya bangsa Indonesia melihat perjuangan koperasi dari masa ke masa, mengingat bahwa peranannya terhadap bangsa terdahulu sangatlah penting. Apakah yang menyebabkan bangsa Indonesia menganggap bahwa koperasi tidaklah seberguna seperti dahulu?  Dan sekarang ini, mengapa koperasi sulit sekali berkembang di Indonesia? Dan apakah solusi dari semua pertanyaan tersebut?

Dalam hal politik, sosial, terlebih kebudayaan. Banyak lembaga-lembaga keuangan yang lebih modern dan tentunya jauh lebih baik dari koperasi. Tidak ada orang dalam hal memajukan perekonomiannya menggunakan lembaga pendukung yang memiliki kapasitas minimal, karena sebagian besar bangsa Indonesia memiliki pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang sudah maju dan mengglobal, sehingga jika kita melihat dari kemampuan koperasi saat ini tidak mendukung sama sekali. Hal ini terkecuali untuk masyarakat desa. Koperasi cenderung sangat berguna bagi masyarakat desa. Masyarakat desa tidak memilioki tingkat berfikir yang lebih luas seperti masyarakat kota, dan mereka tidak mau repot mengurus hal-hal yang menyangkut administrasi. Koperasi dianggap tidak merepotkan mereka malah memberikan kemudahan, jauh lebih mudah dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Sedangkan permasalahannya sekarang ini adalah, koperasi semakin sedikit jumlahnya dan kebanyakan hanya digunakan oleh masyarakat kecil. Dilihat dari tujuan awal didirikan koperasi yang adalah untuk membantu masyarakat kecil, apakah benar hanya untuk masyarakat kecil saja dari masa ke masa? Mengapa saat ini nyatanya koperasi sulit berkembang, dan digunakan oleh semua kalangan masyarakat?

Ada beberapa masalah-masalah yang diambil dari sulitnya koperasi berkembang saat ini. hal itu adalah sebagai berikut:

1.      Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Mereka belum tahu betul bahwa dalam koperasi konsumen juga berarti pemilik, dan mereka berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi miliknya serta berhak mengawasi kinerja pengurus. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol  dari anggotanya sendiri terhadap pengurus.

2.      Manajemen koperasi yang belum professional, ini banyak terjadi pada koperasi-koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

3.      Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan mengapa koperasi Indonesia tidak maju maju. Koperasi banyak dibantu pemerintah melalui dana-dana segar tanpa pengawasan terhadap bantuan tersebut, sifat bantuannya tidak wajib dikembalikan, sehingga koperasi bersifat mannja dan tidak mandiri.

4.      Modal koperasi yang tidak cukup banyak dibandingkan  dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

5.      Saat  ini anggota koperasi sangat rendah dan tidak banyak peminatnya.

Dari permasalahan koperasi diatas, kita dapat mengambil beberapa solusi. Menurut saya ada beberapa solusi sebagai berikut:

1.        Karena koperasi kekurangan peminat yang timbul karena lembaga – lembaga keuangan, menurut saya dapat diatasi dengan member inovasi – inovasi yang dapat menarik minat orang banyak untuk bergabung menjadi anggota, contohnya dengan mengadakan kegiatan yang sifatnya memberi peluang usaha bagi anggota dan menambah skill bagi anggota yang bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka misal membuka traning pembelajaran ,kursus menjahit, bercocok tanam tanaman budidaya, cara budidaya tambak ikan , keterampilan mesin otomotif & kerajinan tangan berupa  souvernir yang laku dijual dan menghasilkan pendapatan.

2.        Kita dapat memperbaiki sistem kerja anggota koperasi dan bersama-sama melakukan promosi koperasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada mereka manfaat koperasi dan tujuan dari koperasi.

3.        Kita dapat membuat peluang-peluang usaha melalui koperasi yang dapat melibatkan generasi muda bangsa dengan membuat proposal rencana usaha untuk permintaan bantuan kepada pemerintah setempat agar rencana – rencana itu didukung baik secara fisik maupun secara materi.

4.        Untuk memperluas modalnya atau untuk mengembangkan modalnya koperasi dapat melakukan kerja sama atau merge dengan perusahaan sejenisnya yang lebih besar dan dapat melakukan kerja sama tersebut dalam jangka panjang.

5.        Memberikan pendidikan khusus kepada anggota koperasi yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah agar mereka dapat melaksanakan segala pekerjaan dan peranannya dengan baik dengan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan.

            Dengan tetap memegang prinsip kekeluargaan koperasi tentu saja dapat berkembang dengan bantuan generasi muda termasuk pemerintah. Pemerintah tidak hanya sebagai pendukung dan pelindung tetapi turut serta berperan dalam kemajuan koperasi di Indonesia ini.  harapan untuk koperasi kedepannya adalah Indonesia memiliki koperasi yang dibangun dengan daya saing tak kalah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Tidaklah berlebihan apabila ditengah upaya kita menghadapi globalisasi, upaya membangun koperasi yang memiliki daya saing, efisiensi, budaya perusahaan dan inovasi, menjadi hal yang tak terhindarkan. Koperasi adalah bangun usaha yang paling cocok bagi karakter bangsa kita dalam menghadapi globalisasi tersebut. Oleh karena itu kita semua berupaya mengangkat (meningkatkan) atau membawa kembali koperasi kedalam mainstream pembangunan bangsa. Semoga pada akhir hari nanti, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan mengenai harapan koperasi tetapi juga jawaban yang bermakna dan konkret bagi pengembangan koperasi di era globalisasi. Bagi pemerintah, koperasi hendaknya dijadikan salah satu prioritas dan pemerintah dapat lebih mendukung. Karena koperasi tidak hanya sebagai sarana pinjam meminjam uang, tetapi sebagai aset kreativitas bangsa Indonesia. Karena, melalui koperasi bangsa Indonesia dapat mengapresiasikan bakat dan kemampuannya dengan inovasi-inovasi baru sesuai kebudayaan bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, bergabunglah dalam kegiatan di koperasi. Generasi muda merupakan aset terpenting  yangdimiliki bangsa Indonesia. Segala inovasi dan kemajuan kebudayaan terletak pada semangat, kecerdasan dan kepedulian generasi muda bangsa Indonesia. 

sumber: www.wikipedia.com

www.google.com